Kupasan.com — Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Muazam, melayangkan kritik tajam terhadap Dinas Pertanian Aceh yang dinilai lebih berpihak kepada pabrik kelapa sawit (PKS) ketimbang membela nasib petani.
“Dinas Pertanian Aceh seperti mandul. Tidak mampu menjalankan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024. Kami minta Gubernur turun tangan soal harga TBS sawit yang centang-perenang ini,” ujar Muazam di Blangpidie, Jumat.
Muazam menyoroti dua PKS di Abdya, PT Samira Makmur Sejahtera (SMS) dan PT Mon Jambee yang disebut merugikan petani melalui praktik pemotongan tandan buah segar (TBS) secara berlebihan dan penerapan harga di bawah ketetapan pemerintah.
“Pemotongan TBS oleh PKS di Abdya mencapai 6 persen. Padahal aturan hanya membolehkan maksimal 2,5 persen. Alasannya hujan dan sebagainya, tapi itu tidak bisa dijadikan pembenaran,” tegasnya.
Selain potongan yang dianggap sewenang-wenang, harga TBS yang diterapkan juga disebut jauh di bawah keputusan Gubernur Aceh.
“Harga sangat rendah, tidak sesuai ketetapan pemerintah. Ini jelas mencederai keadilan bagi petani,” tambah Muazam.
Ia juga menyoroti bahwa kedua PKS tersebut tidak memiliki kebun inti dan sepenuhnya bergantung pada pasokan dari masyarakat.
“Mereka berdiri atas dukungan rakyat, tapi justru rakyat yang dizalimi,” katanya.
Menurut Muazam, sistem pembelian TBS di PKS terbagi dua: sistem plasma dan sistem swadaya. Namun dalam praktiknya, tidak ada transparansi maupun keadilan dalam penentuan harga dan pemotongan.
“Tidak ada kejelasan. Petani selalu di posisi lemah,” ujarnya.
Muazam menilai Dinas Pertanian Aceh gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap PKS.
“Banyak eksen, tapi tidak ada aksi. Sepertinya tugasnya hanya berhenti di atas meja,” sindirnya.
Ia mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, untuk mencopot Kepala Dinas Pertanian Aceh dan menggantinya dengan sosok yang lebih cerdas dan berani.
“Kami juga minta Ketua APKASINDO Aceh segera melaporkan persoalan ini kepada Gubernur. Jangan biarkan rakyat terus terancam oleh harga yang cenang-prenang begini,” pungkas Muazam.
