Kupasan.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh menemukan kejanggalan serius dalam pelaksanaan 11 paket pekerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi (JJI) di Aceh Singkil untuk tahun anggaran 2024.
Dalam laporan hasil pemeriksaan, BPK menyatakan bahwa sebelas paket pekerjaan tersebut mengalami kekurangan volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, yang menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 2,3 miliar.
BPK juga menegaskan bahwa permasalahan ini berpotensi mengurangi masa manfaat jalan serta menambah beban biaya pemeliharaan di masa mendatang.
Lebih lanjut, BPK menilai bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran (PA) belum optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga dinilai tidak cermat dalam mempedomani ketentuan pengendalian kontrak yang dijalankan oleh para penyedia jasa.
Jubir Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS), Rahman Syafi’i, menyatakan kekecewaannya dan secara tegas mendesak Bupati Aceh Singkil untuk segera mencopot Kepala Dinas PUPR dan PPTK tersebut, kerana telah lalai dan tidak profesional, serta melakukan pembiaran terhadap penyimpangan anggaran yang merugikan keuangan daerah.
“Kepada bapak Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon diharapkan untuk dapat bertindak tegas dan mencopot Kadis PUPR serta PPATK dari jabatannya,” kata Rahman Syafi’i kepada wartawan, Sabtu (9/8).
Menurut Rahman, persoalan ini bukan hanya sekadar soal administrasi, tetapi menyangkut amanah rakyat dan potensi kerugian negara yang sangat besar. Ia berharap, selain di copot dari jabatannya, Kadis PUPR Aceh Singkil dan PPATK nya juga segera dipanggil dan diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
“Kepada APH Aceh Singkil, kami berharap temuan BPK ini untuk dapat segera tindaklanjuti guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan proyek infrastruktur di Aceh Singkil,” katanya.
