Kupasan.com – Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Pidie (GAMMP) menggelar aksi demonstrasi menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie untuk bertindak tegas terhadap praktik tambang ilegal yang marak terjadi di wilayah itu.
Aksi tersebut juga menyorot perlunya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, termasuk Pokok-Pokok Pikir (Pokir) dewan.
Presiden Mahasiswa Universitas Jabal Ghafur (UNIGHA), Muhammad Agil Gunawan, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Pidie.
“Kami menyampaikan tuntutan ini karena kami percaya DPRK Pidie memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah ini,” ujarnya saat menyampaikan orasi di depan gedung DPRK Pidie, Rabu (10/9).
Dalam petisinya, GAMMP menyampaikan beberapa poin tuntutan, pertama mendesak DPRK Pidie untuk mengusut dan menindak tegas praktik tambang ilegal.
Kemudian, mendesak DPRK menertibkan tambang rakyat serta memperjelas regulasi tambang legal.
Menuntut DPRK agar bersedia membuka Draft Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) kepada publik.
GAMMP juga mendesak DPRK untuk mengusut tuntas pertanggungjawaban Balai Wilayah Sungai terkait kerusakan lingkungan.
Di poin terakhir pengunjuk rasa menyebut, apabila pimpinan DPRK Pidie tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan mendesak tersebut, GAMMP meminta pimpinan DPRK untuk segera mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral.
GAMMP menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam ketika keadilan dikhianati, ketika ruang hidup dirampas, dan suara rakyat dibungkam. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan moral terhadap sistem yang dianggap gagal memberikan keadilan bagi rakyat Pidie.
Aksi damai tersebut berlangsung tertib, dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
