Kupasan.com – Inspektorat Aceh Barat Daya (Abdya) dikabarkan sedang melakukan pemeriksaan terhadap aparatur gampong dalam kegiatan Bimtek Siskeudes Online yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) kabupaten setempat.
Kepala Inspektorat Abdya, Amiruddin Adi membenarkan pihaknya saat ini sudah memanggil sejumlah aparatur gampong yang terlibat dalam kegiatan Bimtek Siskeudes di Banda Aceh.
“Setelah saya koordinasi dengan tim Auditor, memang tim sedang melakukan konfirmasi dengan aparatur gampong yang melakukan perjalanan dinas ke Banda dalam kegiatan tersebut (Siskeudes),” kata Amiruddin, saat dihubungi Kupasan.com, Kamis (4/9).
Menurut Amiruddin, selain memanggil para Sekdes, operator dan aparatur gampong yang ada di 152 gampong di Abdya juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Hal itu guna untuk mengetahui permasalahan yang ada di kegiatan Bimtek Siskeudes.
“Bukan hanya Sekses, tapi operator dan aparatur gampong yang ikut kegiatan itu kita panggil semua, kita mintai keterangan, informasi apa sehingga ada permasalahan disitu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) Nurdianto menemukan adanya dugaan korupsi dalam kegiatan Bimtek Siskeudes Online yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) kabupaten setempat.
Menurut Nurdianto, kegiatan yang diselenggarakan di Banda Aceh pada Februari 2025 lalu itu menguras anggaran Rp3,3 juta per orang. Di mana, DPMP4 Abdya mewajibkan setiap desa mengirim dua orang untuk kegiatan tersebut.
“Kegiatan Bimtek Siskeudes Online itu dibuat di Banda Aceh, dari surat yang diterima Keuchik yang selenggarakan memang DPMP4 Abdya langsung tidak ada pihak ketiga, yang ikut kegiatan itu 2 orang yaitu operator desa dan kaur perencanaan, dan anggarannya Rp3,3 juta per orang,” kata Nurdianto, Sabtu (30/8).
Dalam kegiatan tersebut, lanjutnya, pihak penyelenggara diduga memanipulasi data atau laporan selama kegiatan tersebut. Di mana, setiap peserta diminta uang penginapan Rp500 ribu per malam.
“Menurut laporan masyarakat yang disampaikan sama kita, para penyelenggara memanipulasi beal penginapan. Para peserta menginap di hotel hanya satu hingga dua malam, tapi dalam laporan 3 malam, ini kan fiktif, dan hitungannya itu bukan per kamar, tapi per orang diminta Rp500 ribu, bayangkan dalam satu kamar ada 2 orang yang menginap,” sebutnya.
Tidak hanya itu, kata Nurdianto, kegiatan Bimtek yang dilaksanakan pihak DPMP4 itu terkesan memaksa. Karena, setiap desa diwajibkan ikut dalam kegiatan tersebut.
“Kegiatan itu kayak dipaksakan kalau pengakuan yang kita terima, sebab acaranya tidak jelas, ada yang 1 orang yang ikut dan ada yang 2 per desa, kemudian acaranya ada yang 1 hari dan ada 2 hari, inikan terkesan ngak jelas acaranya,” ucap Nurdianto.
Politisi Demokrat itu berharap, agar pihak kepolisian dapat mengusut kegiatan Bimtek Siskeudes Online. Sehingga penggunaan dana desa dapat dipertanggung jawabkan dengan semestinya.
“Untuk itu agar persoalan Bimtek ini kita minta Polres Abdya untuk mengusut tuntas. Agar tidak ada pihak yang menyelewengkan dana desa untuk menguntungkan pihak tertentu, apalagi yang kita dengar kegiatan ini melihatkan staf hingga pejabat di DPMP4 Abdya,” pungkas Nurdianto.
