Kupasan.com – Massa gabungan aliansi mahasiswa melakukan unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil di Kampung Baru, Singkil Utara, Kamis (4/9).
Massa terdiri dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf (STAISAR) Aceh Singkil, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Massa terlihat membawa spanduk dan poster bertuliskan “Aceh Singkil Gelap” serta sejumlah tuntutan lain yang mereka bentangkan di barisan depan aksi.
Aidil Syahputra selaku Koordinator Aksi mengatakan, unjuk rasa ini merupakan bentuk solidaritas atas aksi di tingkat nasional dan berbagai daerah di Indonesia.
“Aksi ini adalah bentuk solidaritas yang terjadi di tingkat nasional,” katanya.
Massa mendesak DPRK Aceh Singkil untuk merekomendasikan percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset kepada DPR RI.
“Kami mendesak Rancangan Undang-undang Perampasan Aset segera disahkan agar harta para koruptor segera dirampas,” kata Aidil Syahputra.
Dalam orasinya, massa juga menyoroti tindakan represif aparat keamana dalam menangani demonstrasi.
Kemudian menyinggung persoalan infrastruktur jalan rusak, pokir anggota dewan. Serta pengadaan mobil dinas dan iPhone yang dilakukan di Aceh Singkil.
Selain itu, Kordinator Aksi juga menyebut bahwa adanya upaya agar demo tidak terlaksana atau mencoba melakukan intimidasi, ia rela bertaruh nyawa untuk keadilan bagi masyarakat. Termasuk keberadaan perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Aceh Singkil mesti perlu di bentuk Tim Pansus.
“Kami meminta segera dibentuk Tim Pansus terhadap transparansi anggaran anggota dewan, dan izin-izin HGU perusahaan yang ada di Aceh Singkil,” ucap Aidil.
Tidak itu, massa juga menyoroti terkait maraknya kasus PPPK siluman yang hingga saat ini belum diselesaikan.
Dalam ksempatan itu Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon menyatakan, bahwa untuk terkait pembangunan jalan segera dilakukan.
“Sekarang sedang dalam proses tender di Banda Aceh. Jalan di depan rumah saya itu pasti paling utama, secepatnya di perbaiki,” kata Safriadi.
Sedangkan soal tentang PPPK siluman, Oyon meminta kepada peserta PPPK Aceh Singkil untuk segera mengundurkan diri sebelum pihak berwajib bertindak.
“Kami mengimbau bagi para P3K yang lulus dan merasa dokumennya bermasalah segera mengundurkan diri sebelum dari Aparat Penegak Hukum yang mengambil tindakan,” tegas Oyon.
Oyon juga menyebut dirinya tidak anti kritik sebagai Bupati, tapi jangan mengkritik orangnya atau diri pribadinya. Ia mempersilakan untuk dikritik untuk kepentingan rakyat, ia juga berjanji tahun ini masalah jalan akan dituntaskan olehnya
“Silahkan kritik, tapi jangan tentang pribadi,” katanya.
Massa aksi demonstrasi mulai datang ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil di kawasan Kampung Baru, Singkil Utara, Kamis (4/9) pukul 13.10 WIB.
Rombongan massa datang dari arah Kecamatan Gunung Meriah. Sebelumnya, massa berkumpul di Lapangan Meriam Sipoli, Kecamatan Gunung Meriah, sebelum bergerak ke sasaran lokasi demo di kantor DPRK Aceh Singkil.
Sementara itu, di Gedung DPRK Aceh Singkil, aparat gabungan terlihat berjaga-jaga. Pintu gerbang pagar kantor wakil rakyat saat kedatangan demonstran, dalam kondisiditutup.
Setelahnya dibuka untuk mempersilakan massa masuk ke halaman kantor dewan.
Selain aparat keamanan, dalam Kompleks Gedung DPRK Aceh Singkil, terlihat mobil pemadam kebakaran disiagakan.
Dalam orasinya masa sampaikan sejumlah tuntutan yang dirangkum dalam 11 poin.
Tuntutan tersebut disampaikan secara bergantian oleh orator unjuk rasa.
Yaitu Aidil Syahputra selaku Koordinator Aksi, serta M Yunus, Rio, dan Rahmat Bancin, sebagai Koordinator Lapangan, serta sejumlah orator lainnya.
Berikut 11 tuntutan massa dalam unjuk rasa di Gedung DPRK Aceh Singkil:
1. Mendesak DPRK Aceh Singkil merekomendasikan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset kepada DPR RI
2. Reformasi DPR, mulai dari kenaikan gaji pokok, tunjangan, regulasi pencalonan, baik di tingkat DPR RI, provinsi, dan kabupaten/kota, serta mendesak DPRK Aceh Singkil membentuk Pansus terkait transparansi gaji, tunjangan dan pokir
3. Mendesak DPRK Aceh Singkil mengawasi aspirasi mahasiswa yang sudah disetujui DPRA tentang penolakan empat batalyon di Aceh.
4. Meningkatkan serta memperketat pengawasan DPRK Aceh Singkil terhadap pelaksanaan syariat Islam.
5. Mendesak DPRK Aceh Singkil membentuk tim Pansus terkait transparasi dana CSR, kewajiban plasma, pelanggaran sempadan sungai serta Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Ruang di HGU PT Socfindo serta permasalahan izin HGU PT Nafasindo yang telah berakhir dan menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada PT Delima Makmur dan PT Runding Persada
6. Mendesak DPRK Aceh Singkil memanggil Bupati dan Wakil Bupati mengenai urgensi pembelian mobil dinas, iPhone dan iPad
7. Reformasi kepolisian “Kinerja kepolisian yang profesional, berpihak dan berempati terhadap rakyat bukan malah membela kepentingan para pengusaha, mewajibkan aparat kepolisian melanjutkan pendidikan S1 setelah lulus pendidikan kepolisian, pecat kepolisian yang melanggar HAM, bebaskan teman-teman kami yang ditahan melakukan demonstrasi,” kata Aidil.
8. Mendesak pemerintah daerah menyelesaikan persoalan infrastruktur, seperti jalan, jembatan dan penerangan lampu.
9. Mendesak DPRK Aceh Singkil membentuk Pansus Program Tora.
10. Mendesak DPRK Aceh Singkil menyelesaikan persoalan PPPK karena diduga banyak lulusan siluman.
11. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran
“Ke 11 poin tuntutan ini, saya setujui, begitu juga mengenai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) mulai Senin depan kita akan bahas dan proses segera,” ujar Amaliun, selaku ketua DPRK Aceh Singkil.
Dari pantaun Media ini, massa sempat menggebu-gebu menyampaikan aspirasi dan menyampaikan mosi tak percaya kepada anggota DPRK Aceh Singkil, termasuk di depan para pejabat tersebut mereka berjoget sebagai bentuk kekecewaan mereka akan masalah yang belum terselesaikan.
“Bukan kami yang tolol, tapi DPR yang tolol, kalian adalah dewan pengkhianat rakyat,” pungkasnya.
