Kupasan.com — Lembaga riset dan konsultan politik Algoritma Research and Consulting merilis hasil survei nasional terbaru bertajuk “Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” bertepatan dengan genap satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Survei ini menyoroti tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan, persepsi masyarakat terhadap program-program prioritas, serta evaluasi atas capaian janji politik dalam satu tahun pertama kepemimpinan nasional. Survei dilakukan terhadap 1.219 responden di 38 provinsi di Indonesia, dengan margin of error ±2,81% dan tingkat kepercayaan 95%. Pengumpulan data berlangsung pada 22 September hingga 2 Oktober 2025 melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur.
Kepuasan Publik Moderat, Tapi Kalangan Terdidik Lebih Kritis
Secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran berada dalam kategori moderat, sebesar 69,5%. Namun, ketika dilihat pada kelompok masyarakat terdidik dan berpengetahuan tinggi (well informed person), tingkat kepuasan turun signifikan menjadi 44,7%.
Kelompok well informed person terdiri dari akademisi, jurnalis, pegiat LSM, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan aktivis kepemudaan — segmen publik yang dikenal memiliki literasi politik tinggi dan akses informasi luas.
Menurut Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Algoritma, hasil ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran masih menghadapi tantangan dalam meyakinkan kelompok kritis yang menuntut konsistensi antara janji dan realisasi.
“Tingkat kepuasan yang moderat ini menandakan bahwa publik masih memberi ruang dan waktu bagi pemerintahan Prabowo–Gibran untuk membuktikan kinerjanya,” ujar Aditya Perdana.
“Namun, kalangan yang lebih terdidik cenderung lebih berhati-hati dalam menilai. Mereka menunggu bukti konkret, bukan sekadar retorika,” tambahnya.
Aditya menilai, evaluasi ini menggambarkan fase transisi dari euforia politik pasca-pemilu menuju periode penilaian atas kinerja nyata pemerintahan.
Program Makan Bergizi Gratis Paling Populer, Tapi Sarat Sorotan Negatif
Survei Algoritma juga menemukan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintah paling populer dalam satu tahun terakhir. Sebanyak 63,2% responden mengaku mengikuti pemberitaan mengenai program ini, jauh melampaui program Koperasi Merah Putih (27,9%) dan Sekolah Rakyat (22,5%).
Popularitas MBG, menurut hasil survei, disebabkan oleh masifnya ekspos media dan tingginya perhatian publik terhadap isu kesejahteraan rakyat. Namun, sebagian pemberitaan yang beredar bernada negatif — mencakup kasus keracunan, pengelolaan dapur yang buruk, hingga penolakan sejumlah sekolah dan orang tua siswa terhadap pelaksanaan program.
Fajar Nursahid, Direktur Riset dan Program Algoritma, menilai temuan ini menunjukkan bahwa program populis masih efektif menarik perhatian publik, tetapi pelaksanaannya perlu dikawal serius agar tidak kehilangan legitimasi.
“Program Makan Bergizi Gratis menjadi wajah paling dikenal pemerintahan Prabowo– Gibran. Namun popularitas tinggi tidak otomatis bermakna keberhasilan. Pemerintah perlu memastikan kualitas pelaksanaan di lapangan dan membangun kepercayaan publik agar program ini tidak sekadar populer, tetapi juga berdaya guna,” tuturnya.
Fajar menambahkan, tingkat eksposur tinggi tanpa pengelolaan narasi yang baik dapat berbalik menjadi liability politik bagi pemerintah di masa mendatang.
Ekonomi dan Kesejahteraan Masih Jadi Titik Lemah Pemerintahan
Survei Algoritma juga memetakan isu-isu prioritas yang harus segera diatasi oleh pemerintahan Prabowo–Gibran di bidang ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.
Di bidang ekonomi, publik menempatkan pengangguran (49%) sebagai masalah utama, disusul oleh ketimpangan upah/gaji (27,2%) dan pajak yang tinggi (15,3%). Sementara dalam kehidupan sehari-hari, mahalnya harga sembako (62,1%) menjadi keluhan terbesar masyarakat, diikuti mahalnya harga pupuk (22,8%) yang menekan sektor pertanian.
Pada bidang infrastruktur, 63% responden menyoroti buruknya infrastruktur jalan pedesaan, dan 15,8% mengeluhkan kurangnya sarana transportasi publik.
Untuk bidang pendidikan, masyarakat mengeluhkan mahalnya biaya sekolah (27,5%) dan kurangnya sarana/prasarana pendidikan (18,5%). Di bidang kesehatan, publik menilai layanan BPJS (37,6%) dan fasilitas kesehatan (17%) masih jauh dari memuaskan.
Di sektor tata kelola pemerintahan, pemberantasan korupsi (36,4%) muncul sebagai prioritas utama yang diharapkan publik, diikuti isu tebang pilih dalam penegakan hukum (17,7%).
“Data ini menunjukkan bahwa harapan masyarakat terhadap Prabowo–Gibran bukan semata pada program populis, melainkan juga pada kemampuan pemerintah 2mengatasi persoalan struktural seperti pengangguran, korupsi, dan ketimpangan ekonomi,” kata Aditya Perdana.
“Jika pemerintah gagal merespons aspirasi ini secara konsisten, tingkat kepuasan publik bisa menurun cepat di tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.
Momentum Konsolidasi dan Pengujian Legitimasi
Menurut Aditya Perdana, tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan fase pengujian legitimasi publik. Di satu sisi, pemerintahan ini berhasil menjaga stabilitas politik dan memperkenalkan program-program populis yang dikenal luas.
Namun di sisi lain, ada tantangan besar untuk membuktikan efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan nyata masyarakat.
“Pemerintah masih memiliki peluang besar memperbaiki persepsi publik, terutama jika mampu menunjukkan hasil nyata dari program prioritasnya. Namun, komunikasi publik yang sekadar reaktif terhadap kritik tidak cukup. Diperlukan transparansi dan konsistensi dalam implementasi kebijakan,” tambah Aditya.
Tahun pertama ini menjadi momen penting bagi pemerintahan Prabowo–Gibran untuk menyeimbangkan antara politik populisme dan tata kelola berbasis hasil.
“Publik tidak menolak kebijakan populis, tetapi mereka ingin melihat dampak nyatanya. Pemerintahan ini harus memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat,” tutupnya.
