Kupasan.com – Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Aceh Barat Daya (Abdya) diminta untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan hanya mampu mengeksekusi anggaran yang diberikan setiap tahun.
Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Abdya Meudaulat, Rahmat Irfan saat menyampaikan Pandangan Umum di Paripurna RAPBK 2026, di Kantor DPRK Abdya, Selasa (25/11).
“Kepala SKPK bukan hanya mampu menyusun kebutuhan belanja tapi juga harus mampu berpartisipasi terhadap hal-hal yang bisa memberikan kontribusi terhadap PAD,” kata Rahmat Irfan.
Rahmat Irfan juga menyebutkan Dinas PUPR dan Dinas Pertanian Abdya mempunyai aset miliaran yang bisa memberi PAD. Namun, aset yang ada di dua dinas tersebut malah menjadi beban daerah.
Untuk itu, lanjut Rahmat Irfan, Bupati Abdya harus fokus menyelesaikan keberadaan aset di Dinas PUPR dan Pertanian. Apabila dinas tersebut tidak mampu mengelola aset yang miliar itu maka bupati segera bersikap.
Fraksi Abdya Meudaulat juga melihat lembaga Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dan Majelis Adat Aceh (MAA) kurang inovatif. Padahal, tugas dan fungsi dua lembaga itu sangat penting dalam hal memberikan masukan, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan san kebudayaan.
“Kami melihat selamat ini tidak ada terobosan baru dari MPD maupun MAA sesuai dengan fungsinya yang begitu besar,” pungkasnya.
