Kupasan.com – Meski Aceh Singkil saat ini mengalami defisit anggaran dan pemerintah juga sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, masih juga dikabarkan ratusan Ibu PKK Kampung atau Kepala Kampung dan Kader Posyandu di Kabupaten Aceh Singkil akan kembali berangkat dan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan TP Posyandu dalam Menangani Stunting di Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil.
Hal ini diketahui Kupasan.com, Jumat (21/11) dari lampiran surat undangan yang dikeluarkan oleh lembaga Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Aparatur Negara (PUSBANGPAN) pada 29 September 2025 lalu.
Didalam surat tersebut Bimtek akan dijadwalkan pada 24–26 November 2025 mendatang yang berlangsung di Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil.
Masing-masing desa diminta untuk mengutus peserta dua orang yaitu, Ibu PKK Kampung atau Kepala Desa serta Kader Posyandu dengan membayar biaya kontribusi senilai Rp 4 juta per peserta kepada penyelenggara melalui rekening Bank Syariah Indonesia (BSI).
Jika di ikuti sebanyak 116 Desa Sekabupaten Aceh Singkil, dengan anggaran Rp 4 Juta per peserta, secara otomatis, jumlah kegiatan Bimtek tentang Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan TP Posyandu dalam Menangani Stunting tersebut menelan anggaran hampir sebesar Rp 1 miliar.
Sementara fasilitas yang akan diberikan dalam kegiatan tersebut meliputi. Akomodasi Hotel selama tiga malam, Twin Share (2 orang/kamar) makan malam (Peserta Menginap), makan siang, Cofee Break, Baju, Tas, Makalah atau Modul, Notesbook dan sertifikat pelatihan.
Sekretaris Jenderal ALAMP AKSI Aceh Singkil, Abdul Dawi Bancin, mendesak agar Gubernur Aceh, Muzakir manaf dan Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon untuk dapat meninjau ulang bahkan membatalkan Bimtek tersebut, karena selama ini tidak ada memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan desa. Setiap tahun perangkat desa mengikuti Bimtek sebanyak 3 hingga 5 kali, tetapi hasilnya tidak terlihat. Kegiatan ini justru lebih mirip ajang bancakan.
“Kami meminta kapada Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Singkil untuk segera membatalkan rencana Bimtek tersebut,” kata Abdul Dawi Bancin kepada wartawan, Jumat (21/11).
Kata Abdul Dawi, secara prinsip kegiatan Bimtek, pelatihan, dan penyuluhan bagi perangkat desa, memang merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan Dana Desa. Agar bisa melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan ekonomi masyarakat di suatu desa tersebut.
Namun, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan, bahwa Bimtek di Aceh Singkil tersebut selama ini tidak ada terlihat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan desa.
“Bahkan kami menilai Bimtek ini kerap dimanfaatkan oleh pihak tertentu sebagai upaya memperkaya diri atau kelompok, oleh karena itu kami meminta agar Bimtek ini segera dibatalkan,” tegasnya.
Sebab, lanjut Dawi, saat ini Pemerintah sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, sehingga setiap rupiah harus digunakan tepat sasaran.
Namun demikian, masih juga adanya instruksi kepada ibu PKK, para Geuchik/Kepala Kampong, serta kader Posyandu se-Kabupaten Aceh Singkil untuk mengirim dua peserta mengikuti Bimtek di Pulau Banyak.
Dawi menilai Bimtek ini terkesan dipaksakan dan boros, apalagi pelatihan tersebut bisa dilaksanakan di Aceh Singkil tanpa harus memobilisasi peserta ke Pulau Banyak.
“Ini semakin menguatkan dugaan kami bahwa ada upaya memperkaya diri atau kelompok dengan dalih melaksanakan Bimtek,” tambahnya.
Dawi berharap, agar Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Singkil untuk mengambil langkah tegas demi melindungi keuangan daerah serta memastikan program pelatihan benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa.
Sementara itu, Plt Kepala DPMK Aceh Singkil, Riky Yodiska mengaku tidak mengetahui rencana kegiatan Bimtek yang akan dilaksanakan di Pulau Banyak. Sebab, ia sedang fokus dalam kegiatan Pilchiksung.
“Terkait Bimtek tersebut saya tidak tahu, saat ini saya sedang fokus dengan kegiatan Pilchiksung,”tutupnya.
