Blangpidie – Ketua Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) Miswar mengungkapkan kalau pihaknya mendapatkan laporan terkait adanya pengutipan uang terhadap murid SMK Negeri 1 Aceh Barat Daya (Abdya) yang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ke Jakarta yang mencapai Rp9,4 juta per siswa.
“Kita mendapatkan informasi dari masyarakat, pihak sekolah SMKN 1 Abdya mengutip uang dari siswa yang PKL ke Jakarta hampir Rp10 juta, kalau kita liat rinciannya itu sekitaran Rp9,4 juta,” kata Miswar.
Miswar merincikan, bagi siswa yang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) wajib menyetor Rp9,4 juta ke sekolah. Di mana pemberian uang tersebut bertahap.
Kemudian untuk keberangkatan ke Jakarta, lanjut Miswar, satu siswa SMK menghabiskan dana Rp6,7 juta, kemudian saat dijemput anggaran yang diminta setiap murid mencapai Rp2,7 juta.
“Pihak sekolah itu memberikan list anggaran tersebut kepada wali murid, kalau anaknya mau magang ke Jakarta maka harus menyetor uang dengan jumlah yang diminta. Awalnya, wali murid setuju karena mengingat perusahaan yang dijanjikan ke wali murid, namun rupanya di perusahaan yang dijanjikan tidak bisa masuk anak PKL, dan sekolah berdalih kalau tiket pesawat sudah dipesan, ya terpaksa wali murid melunasinya,” ujar miswar.
Kata Miswar, selain mengutip uang kepada murid yang PKL ke Jakarta, pihak SMK juga mengutip uang kepada siswa yang melakukan praktek di Medan. Di mana, jumlahnya mencapai Rp3,6 juta per siswa.
Menurut Miswar, padahal setiap siswa memang sudah dibebankan dengan uang komite Rp30 ribu per bulan. Akan tetapi, jika ada kegiatan sekolah di luar pihak SMK kembali mengutip uang kepada siswa.
“Dana komite kan ada, kemudian dana BOS kan bisa juga di sharing atau dibantu untuk kegiatan siswa yang praktek di luar sekolah. Jangan sampai wali murid dibebankan dengan kebijakan yang diambil oleh SMK,” pungkasnya.
