Kupasan.com – Kisah pilu dirasakan Armidawati (39) warga kurang mampu di Gampong Drien Kipah, Kecamatan Tangan-Tangan, Aceh Barat Daya (Abdya). Pasalnya, bantuan untuk kios yang berasal dari provinsi pupus gegara diduga berbeda pilihan di Pilkada 2024 lalu.
Armidawati menceritakan, awalnya dirinya mengajukan proposal Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada pemerintah pada 2022 lalu.
Namun, pada 2025 dirinya mendapatkan kabar kalau proposal yang diajukan sudah membuahkan hasil dan sudah masuk dalam daftar penerima bantuan yang diteken oleh Plh Kepala Dinas Sosial Abdya, Iin Supardi.
“Waktu itu saya dihubungi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (pendamping) dari Dinas. Dibilang tanggal 28 Agustus 2025 untuk ambil bantuan. Tapi, tiba-tiba dihubungi lagi katanya ditunda pengambilan bantuan, saya pikir ia ditunda, rupanya nama saya sudah diganti sama orang lain,” kata Armidawati, kepada wartawan, Senin (29/9).
Armidawati mengatakan, sebelum namanya keluar sebagai penerima bantuan, rumahnya memang sudah didatangi oleh petugas verifikasi dari Provinsi Aceh. Bahkan, tim verifikasi menyampaikan langsung kalau ia memang berhak mendapatkan bantuan tersebut.
“Tim dari provinsi memang sudah melakukan verifikasi ke rumah saya, dan mereka memang bilang kalau saya memang layak menerima bantuan ini, tapi pas mau ngambil bantuan nama saya sudah dicoret dan diganti dengan nama lain,” ucapnya.
Armidawati mengungkapkan setelah namanya dicoret dari penerima bantuan UEP, dirinya menjumpai Plh Kadinsos Abdya. Disaat dijumpai, malah Plh Dinsos saling lembar bola ke pihak gampong.
“Karena nama saya sudah dicoret, saya menjumpai Kadinsos, dia tidak tau dan disuruh koordinasi dengan keuchik, kemudian saya jumpai keuchik dia juga bilang itu bukan urusan keuchik. Kemudian saya disuruh jumpai kordes (tim pemenangan bupati). Dan saya juga ada bilang ke Kadis kalau proposal saya bukan diusul pada saat musim politik,” ujarnya.
Tidak hanya itu, lanjut Armidawati, saat dirinya ke Kantor Dinas Sosial Aceh Barat Daya, Plh Dinsos juga menyarankan agar ia menjumpai langsung bupati.
“Ibuk jak bak bupati mantong, kalau na tulong bupati pasti ditulong tanyo, nyoe ibu hana pileh bupati pasti bupati hana dibantu tanyoe (Ibu pergi saja ke bupati, kalau ibu ada bantu bupati pasti bupati akan bantu ibu, kalau ibu tidak pilih bupati pasti bupati tidak mau bantu ibu),” ucap Armidawati, meniru pernyataan Plh Kadinsos Abdya.
Armidawati mengaku tidak keberatan kalau bantuan tersebut tidak jadi diberikan kepadanya, asalkan yang menerima lebih layak darinya. Akan tetapi, penerima lebih mapan, sehingga pencoretan namanya sebagai penerima bantuan UEP memang murni dizalimi.
“Saya tidak apa apa tidak diberikan, karena selama ini saya tidak menerima bantuan walaupun ramai yang foto rumah saya, tapi paska nama saya keluar sebagai penerima bantuan, malah dizolimi oleh mereka,” tuturnya.
Ia berharap, agar masyarakat lain tidak menjadi korban kezaliman atas perbuatan yang semena-mena. Sehingga, ia memberanikan diri agar persoalan itu disampaikan ke publik.
“Kalau itu memang sudah bukan rezeki saya, ya saya ngak masalah, tapi jangan sampai ada masyarakat lain yang mengalami hal yang sama seperti saya,” harapnya.
