Kupasan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) menganggarkan anggaran ratusan juta untuk sejumlah barang perabotan Pendopo Bupati kabupaten setempat.
Pembelian barang mewah yang menghabiskan anggaran hampir setengah miliar itu dilakukan di saat tekanan ekonomi yang kian menghimpit masyarakat.
Dilihat di LKPP Aceh Barat Daya, Pemkab Abdya akan membeli TV LED untuk pendopo Bupati Abdya dengan harga Rp160 juta. Pembelian barang mewah itu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Perubahan tahun 2025.
Selain TV, Pemkab Abdya juga akan membeli sofa ruang tamu pendopo bupati dan pendopo wakil bupati dengan anggaran Rp149 juta. Kemudian sofa ruang keluarga pendopo dengan harga yang sama yakni Rp149 juta.
Bukan hanya TV, Pemerintah Abdya juga menganggarkan anggaran untuk pembelian tempat tidur pendopo bupati dengan anggaran Rp70 juta, dan pembelian soundbar speaker bupati dengan harga Rp30 juta. Sehingga, total anggaran yang digelontorkan untuk membeli barang mewah pendopo mencapai Rp563 juta.
Meski tercatat sebagai belanja modal, publik mempertanyakan urgensi dan sensitivitas kebijakan ini di tengah minimnya program peningkatan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil.
Sekretaris Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA), Erisman, menyampaikan kecaman keras terhadap kebijakan tersebut.
Sebab, lanjut Erisman, kebijakan untuk pembelian barang mewah dinilai melukai hari rakyat ditengah kondisi ekonomi masyarakat tidak stabil.
“Kalau rakyat menjerit karena harga bahan pokok melambung itu dianggap biasa, tapi kalau tempat tidur dan sofa bupati robek, langsung anggaran disiapkan. Ini bukan pengadaan, ini pengabaian, dan kebijakan ini sangat melukai hari rakyat,” ujarnya.
Meski proses pengadaan dilakukan sesuai prosedur, sorotan publik kini tertuju pada aspek moralitas dan prioritas anggaran. Dalam konteks kemiskinan struktural dan keterbatasan fiskal daerah, keputusan belanja mewah ini dinilai mencerminkan ketimpangan yang mencolok antara kebutuhan rakyat dan kenyamanan pejabat.
