Kupasan.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat Daya (Abdya) mendapatkan kucuran dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2025 hampir Rp2 miliar. Jumlah tersebut bukan sedikit, apalagi Instansi vertikal bukan tanggung jawab Pemkab.
Ketua Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) Miswar ikut menyoroti dana APBK tahun 2025 yang diberikan Pemkab Abdya untuk Kejari hampir Rp2 miliar. Sebab, setiap tahun Kejari Abdya selalu mendapatkan APBK dari Pemkab.
“Dana untuk Kejari tahun ini hampir Rp2 miliar, anggaran Rp2 miliar itu bukan sedikit apalagi saat ini APBK Abdya sangat terganggu dengan adanya pemotongan dana dari pusat,” kata Miswar, Senin (20/10).
Miswar merincikan APBK tahun 2025 untuk Kejari Abdya terdiri Proyek Rehabilitasi Gedung Kantor Kejari dengan nilai Rp472 juta, kemudian Pembangunan Pagar, Pos Pengamanan dan Paving Block Rumah Dinas Kejari senilai Rp471 juta.
Tidak hanya itu, lanjut Miswar, juga ada Pembangunan instalasi air pada Kejari dengan nilai Rp189 juta. Dan Pembangunan pantry rumah dinas Kejari Abdya mencapai Rp189 juta.
“Bukan itu saja ada juga proyek Rehabilitasi gedung barang bukti kejaksaan negeri Rp189 miliar serta Rehabilitasi mess pegawai wanita kejari abdya senilai Rp189 juta. Kalau kita totalkan ada hampir Rp2 miliar dana daerah untuk Kejari, tentu ini sangat melukai hati rakyat. Seandainya Pemkab mengalihkan dana Rp2 miliar itu ke rumah dhuafa sudah ratusan rumah bisa terbangun,” ucap Miswar.
Miswar juga mengingatkan agar tahun depan Pemkab Abdya untuk tidak mengalokasikan APBK untuk instansi vertikal yang ada di kabupaten setempat. Sebab, semua instansi vertikal yang ada di Abdya memang sudah memiliki pos anggaran yang besar di pusat.
“Kita juga mengingatkan agar Pemkab untuk tidak memberikan uang rakyat kepada pihak instansi vertikal, mereka memang sudah tersedia anggaran di pusat. Jangan sampai uang rakyat tidak bermanfaat kepada rakyat,” pungkasnya.
