Kupasan.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Aceh Singkil, diminta untuk segera merumuskan konsep serta alat ukur keberhasilan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang selama ini dilaksanakan bagi pemerintahan desa di daerah tersebut.
Karena, penggunaan anggaran desa harus memberikan hasil yang jelas dan terukur dalam meningkatkan kapasitas aparatur kampung. Oleh sebab itu, setiap kegiatan Bimtek wajib memiliki indikator evaluasi yang dapat dinilai secara transparan.
“Kami meminta DPMK membuat standar keberhasilan yang konkret, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, karena selama ini pelaksanaan Bimtek desa sering menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, namun belum ada parameter yang jelas untuk menilai peningkatan kapasitas, kinerja, maupun kontribusinya terhadap tata kelola desa,” kata Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil, Surya Padli, kepada wartawan, Senin (17/11).
Kata Surya, pihaknya juga mendorong agar setiap Bimtek memiliki laporan hasil dan dampak nyata di masing-masing desa, seperti peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa, transparansi informasi publik, serta efektivitas pengelolaan dana desa.
Selain itu, LMND menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Pemerintah desa harus menjadi lebih baik setelah mengikuti Bimtek. Jangan sampai kegiatan tersebut hanya formalitas tanpa output dan outcome yang jelas. Anggaran pembangunan desa harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tambahnya.
LMND Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil menyatakan akan terus mengawal dan mengawasi pengelolaan anggaran desa, serta siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan terwujudnya tata kelola desa yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kemajuan masyarakat.
