Kupasan.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar duek pakat serta silaturahmi pembentukan pengurus JASA kabupaten setempat.
Acara duek pakat tersebut berlangsung di Komplek Kuburan Syuhada di Kecamatan Kuala Batee, pada Minggu (23/11) kemarin.
Acara itu juga dihadiri sejumlah tokoh eks GAM di Abdya, baik dari Komite Peralihan Aceh (KPA), Panglima Sago, Panglima Wilayah, Panglima Daerah hingga Anggota DPRK dari Partai Aceh di Abdya.
Saat acara berlangsung, Bendera Bintang Bulan juga tampak berkibar di sejumlah titik dalam komplek Kuburan Syuhada yang terleta di Kuala Batee tersebut.
Ketua DPW JASA Abdya, Said Fadli menyebutkan, kehadiran tokoh eks GAM baik dari Pangsagoe, Pangwil serta unsur KPA menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya restrukturisasi organisasi Aneuk Syuhada yang merupakan anak korban konflik.
“Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan saat kegiatan berlangsung menjadi simbol kuat penyatuan semangat perjuangan dan identitas Aceh yang diusung oleh organisasi JASA,” kata Said.
Said menjelaskan, kegiatan JASA merupakan kegiatan untuk memperkuat basis Aneuk Syuhada di Abdya, selain itu, kegiatan tersebut juga untuk menjalankan mandat formal dari pimpinan tertinggi di Aceh.
“Kegiatan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat konsolidasi Aneuk Syuhada di Abdya. Kehadiran para Pangda hingga Pangsagoe serta KPA dan anggota DPRK dari PA membuktikan bahwa perjuangan kesejahteraan Aneuk Syuhada adalah prioritas bersama. Dan hari ini, Bendera Bulan Bintang berkibar, menjadi saksi penyatuan semangat kita,” ucap Said Fadhil.
Kata Said, secara formal kegiatan ini merujuk pada Surat Perintah Komando Pusat KPA Nomor 06/KPA/I/2022 yang ditandatangani oleh Muzakir Manaf selaku Ketua KPA Pusat, yang menginstruksikan fasilitasi pembentukan JASA di tingkat kabupaten/kota.
“Tujuan utama Duek Pakat ini adalah membentuk serta mengesahkan kepengurusan baru untuk mempermudah koordinasi isu sosial, maupun isu soal MoU Helsinki. Apalagi banyak kesepakatan di Helsinki mulai dilanggar oleh pemerintah, bahkan di Abdya akan dibangun batlyon, tentu ini sudah sangat melenceng dari MoU,” tutur Said.
Tidak hanya itu, Said juga mengungkapkan, kepengurusan yang sah sangat diperlukan agar aspirasi keluarga syuhada dapat terkoordinasi dan diperjuangkan dengan lebih efektif melalui jalur politik dan organisasi yang ada.
“Anak-anak syuhada adalah generasi yang harus kita dukung. Mereka punya sejarah panjang dalam perjuangan Aceh dan harus diberi ruang untuk berkontribusi bagi daerah. Pembentukan pengurus yang baru ini sangat mendesak,” pungkasnya.
